» » » Penanganan BLH Limbah Minyak BBP Dipertanyakan

Penanganan BLH Limbah Minyak BBP Dipertanyakan

Penulis By on Kamis, 16 Maret 2017 | No comments

 
PRABUMULIH – Persoalan limbah minyak dari sumur milik KSO Pertamina PT Benakat Barat Petroleum (BBP) yang keberadaannya di Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI yang diduga hingga kini masih kerap menodai lahan perkebunan warga sekitar masih belum ada penyelesaian.

Selain produksi dari puluhan sumur minyak dekat pemukiman penduduk yang berjarak sekitar 50 -100 meter dari tempat tinggal warga Dusun 3 Desa Benakat Minyak tersebut, lokasi sumur BBP itupun terkesan kurang pengawasan karena jarak tempuh ke beberapa titik pumping sumur yang bocor cukup jauh atau berjarak lebih kurang sekitar 18 KM dari jalan poros Pendopo-Benakat.

Aktivitis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terus terjadinya kondisi tersebut menilai pihak DLHP Provinsi Sumatera Selatan sangat lamban penanganan keluhan limbah BKB tersebut, sehingga banyak konflik permasalahan yang dikeluhkan masyarakat yang hingga kini belum bisa diselesaikan dengan baik.  

“Sangat jelas kalau melihat kondisi langsung di lokasi sumur minyak ini, dan kalau  kita nilai hal ini tidak adanya ketegasan tindakan dari pemberi izin tentunya. Kita juga sudah menerima laporannya dari perwakilan masyarakat atas semua ini, dan BLH pelu dipertanyakan,” ungkap Ketua Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko saat bersama Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, keluhan masyarakat yang dirasakan akibat dampak buruk aktifitas produksi pihak perusahaan, tak jarang kerap menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Oleh karena itu, kata Hadi, seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang serius oleh pihak pemerintah daerah dan instansi terkait. “Hal seperti ini kan tidak bisa terus dibiarkan. Membiarkan permasalahan berarti memelihara konflik yang sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya keributan antara kedua pihak,” terangnya.

Ia pun mengemukakan, sejumlah fakta hasil temuan dan investigasi dilakukan pihaknya beberapa minggu terakhir ini menunjukkan masih berlangsungnya praktik penjarahan dan penghancuran sumber daya alam di Provinsi Sumsel. “Kita khawatir, kalau tidak ada langkah tegas untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup itu, pada tahun-tahun ke depan pun akan terjadi lebih parah lagi,” tegas dia.

Melihat keprihatinan yang saat ini terjadi di masyarakat yang belum diselesaikan dengan baik tersebut, Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani juga mendesak pemerintah daerah dan pihak berwenang segera mencarikan solusinya.

“Semua pihak harus mendorong adanya solusi setiap permasalahan di Sumsel ini. Kami khawatir, kalau tidak ada langkah tegas untuk mengatasi keluhan seperti ini, kerusakan lingkungan hidup itu akan terjadi lebih parah lagi,” imbuhnya.

Sementara dari pantauan di lokasi sumur PT BBP akhir pekan kemarin, tampak di lokasi sumur BKB 285 milik PT BBP itu tidak sempurna dalam pembuangan atau pembakaran gasnya. Bahkan, kondisi terakhir sumur BKB 255 limbahnya minyaknya sudah mengaliri aliran sungai kecil dan kebun karet warga sekitar. Tak jarang, akibatnya gas tersebut beterbangan di udara sehingga menyebabkan udara sekitar menjadi tercemar.

Salah satu warga sekitar Ardiansyah Fardian (38) saat dibincangi di lokasi tersebut mengaku kondisi pencemaran limbah sumur BBP itu sudah lama terjadi, namun paling sering sejak satu tahun terakhir.

“Ganti rugi atas pencemaran mereka bayar dengan minim sekali, itupun pemilik kebun harus menunggu waktu yang cukup lama. Ceceran minyak mentah yang mencemari media seharusnya mereka ambil dan dibersihkan, tapi cara mereka dibakar kemudian ditimbun dengan debu tipis. Ini jelas menyalahi aturan lingkungan hidup maupun SOP dari Migas,” tandasnya.

Lebih lanjut dituturannya, keberadaan sumur minyak tersebut berjarak sekitar 50 -100 meter dari tempat tinggal warga Dusun 3 Desa Benakat Minyak. Hal ini menyebabkan aktivitas sehari-hari warga menjadi terganggu karena dampak negatif dari polusi udara yang tercemar oleh gas. “Sehingga dapat menyebabkan warga terkena batuk pilek dan penyakit saluran pernapasan” ungkap

Terpisah, pihak dari Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Sumsel Nyanyu Salamah ketika dikonfirmasi mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara rinci dan jelas. Menurutnya, dirinya akan memberitahukan kondisi terkini hal tersebut kepada pimpinannya untuk dapat segera dapat ditindaklanjuti.

“Saya belum bisa memberikan keterangan kalau soal itu, saol itu saya tidak tahu jelas ada bagian lain lagi pak yang bisa menjelaskannya, tapi nanti saya akan sampaikan kepada mereka,” tukasnya.
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya